pemekaran daerah adalah. Hal ini terlihat dari lambatnya pertumbuhan ekonomi di DOB, potensi ekonomi masih bergantung kepada sektor pertanian, jumlah penduduk miskin masih terkonsentrasi di DOB dan akhirnya belum mampu mengejar ketertinggalan dari daerah induk pemekaran. pemekaran daerah adalah

Tugas DPD : Pengertian, Sejarah, Fungsi, Tugas, Dasar Hukum Dan Wewenang DPD – DPD (Dewan Perwakilan Daerah) adalah sebuah lembaga demokrasi Indonesia. Pemekaran Daerah sendiri dimaksudkan adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui : (1)peningkatan pelayanan kepada masyarakat;. Latar Belakang Masalah. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status. (3) Jika tidak mendapat. Penghapusan Daerah adalah pencabutan status sebagai Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua daerah yang mengalami pemekaran. Terjadi pemekaran-pemekaran daerah-daerah otonomi baru, tadi sudah disebutkan sejumlah provinsi, puluhan bahkan lebih dari 100 kabupaten/kota yang hadir, baru, terjadi perubahan percepatan pembangunan, IPM juga meningkat,” kata Mendagrid dalam keterangannya, Sabtu (29/4/2023). Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di samping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. 7 Daerah Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih daerah yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi daerah baru. Penulis. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-. Data menunjukkan bahwa daerah-daerah yang sudah dimekarkan selama lima tahun terakhir setidaknya berjumlah 128 untuk kabupaten/kota dan enam provinsi. keberhasilan. Kriteria tentang penghapusan , penggabungan, dan pemekaran Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. administratif dari satu wilayah menjadi dua atau beberapa wilayah. pemekaran daerah tersebut juga dipicu oleh aspek keuangan daerah dan politis. Otonomi daerah itu sendiri salah satunya bermuara kepada keinginan daerah untuk memekarkan diri yang kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah. Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) perlu membutuhkan beberapa point penting yang seharusnya di pertimbangan oleh elit Politik Papua yang pro Pemekaran beserta Pemerintah Pusat yang mendukungf adanya pemekaran Daerah Otonomi Baru di Provinsi Papua adalah sebagai berikut: Pertama Sumber Daya Manusia, SDM. ASTALOG. Dalam organisasi span of control (SOC) adalah rentang kendali dari manajeman puncak terhadap seluruh aktivitas yang ada dalam suatu organisasi. Keuangan Pemerintah Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan. Untuk mencapai pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok Indonesia, maka dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Pemerintah melakukan. Dalam pandangan yang bersifat normatif tersebut, daerah punya hak otonom seluas-luasnya untuk mengatur dan mengelola urusan rumah tangganya sendiri. Jumlah provinsi yang ada di Indonesia menjadi 34 sejak 2007. . Banyaknya daerah otonom baru tersebut memiliki implikasi terhadap semakin besarnya dana pembangunan daerah otonom baru yang dialokasikan dari APBN. 22 Tahun 1999, yang kemudian direvisi dengan UU No. (2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. Penataan yang diperintahkan UU Desa harus berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan. Belajar dari Kegagalan. 2. Pemekaran Desa adalah Pembentukan Desa baru di dalam Wilayah Desa yang definitif . Pengertian Dana Transfer ke Daerah. Sebelum. Karena kepentingan yang ingin dicapai tidak sama antara satu daerah dibanding. DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan tiga rancangan undang-undang (RUU) daerah otonomi baru (DOB) Papua, yakni RUU tentang Provinsi. 25 tahun 1956. TUJUAN PEMEKARAN DAERAH Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. R. masyarakat adalah 10, bobot demografi adalah 7, bobot peternakan ,pertambakan, pertokoan/kios, dam/irigasi, pompa air, sungai, perindustrian. Pemekaran Daerah dilakukan melalui tahapan Daerah Persiapan provinsi atau Daerah Persiapan kabupaten/kota, setelah memenuhi persyaratan dasar (baik kewilayahan dan kapasitas daerah) dan persyaratan administratif; Dasar pembentukan Daerah Persiapan adalah: Usulan dari Gubernur kepada Pemerintah Pusat, DPR RI,. 11 Dampak pemekaran wilayah dapat dilihat dari keadaan masyarakat serta pemerintah baik pemerintah daerah baru maupun pemerintah pusat, salah satunya adalah perluasan pelayanan pemerintah, dampak lainnya baik positif maupun negatif akan dibahas lebih lanjut dalam artikel berikut ini. Selama periode 2004-2017, ada sekitar 150 daerah yang telah diperluas dan menjadi sampel penelitian. Sesuai Peraturan Pemerintah No. b. Disebutkan dalam Pasal 1 ayat 10 bahwa pemekaran adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Kota Tangerang Selatan (Sunda: ᮒᮍᮨᮛᮀ ᮊᮤᮓᮥᮜ᮪, translit. politik daerah tersebut justru ditengarai menjadi konsultan pemekaran daerah otonom baru yang sebenarnya tak layak. Data. Analisis datanya menggunakan teknik deskriptif kualitatif melalui reduksi. Pemekaran Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Terakhir adalah Provinsi Blambangan dengan ibukota Jember. , salah satu faktor yang mendorong ledakan pemekaran daerah adalah dominannya pertimbangan politik dalam setiap pengambilan kebijakan publik mengenai pembentukan daerah, persyaratan yang longgar bagi pembentukan daerah otonom baru dalam Peraturan. Pemekaran adalah sesuatu bagian yang utuh atau suatu kesatuan yang dibagi atau dipisahkan menjadi beberapa bagian yang berdiri sendiri. Konsentrasi saat ini, menurut Masduki, masih pada pembenahan kinerja pemerintahan daerah supaya mandiri secara fiskal. Pemekaran daerah sejatinya ditujukan dalam rangka menyelesaikan ketertinggalan. Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah setiap tahunnya adalah salah satu penyebab utama masih rendahnya kemandirian fiskal Pemerintah Kabupaten Kayong Utara. Pengertian dan Latar Belakang Pemekaran Daerah Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan. pemekaran daerah (dalam konteks territorial reform) tersebut. Masalah berikutnya pada pemekaran daerah adalah dengan semakin banyaknya daerah pemekaran baru maka span of control dari pemerintah pusat akan semakin melemah. Karena itu, restrukturisasi DPOD dan 5Wendra Yunaldi, SH, MH, Analisis Pemekaran Daerah, di muat pada tanggal 18 Mei 2008, artikel ini di akses pada tanggal 15 februari, 2010 dariKEBIJAKAN PEMEKARAN Pemekaran daerah yang marak dan penambahan jumlah DOB yang “gagal” menjadi bukti nyata adanya masalah serius dalam kebijakan penataan daerah. Dampak dari adanya pemekaran daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan. Prosedur Pemekaran Daerah. Berdasarkan narasi di atas, secara sederhana dapat dikatakan bahwaPemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya ditulis UU Pemda), pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Grand design Pemekaran daerah tidak jalan Selama ini DPR beranggapan bahwa, adanya usulan pemekaran daerah adalah menampung dan menyikapi aspirasi masyarakat di daerah yang menginginkan daerahnya dimekarkan. Mahasiwa melakukan aksi menolak pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di depan Perumas II Waena, Jalan Raya SPG Taruna Bakti, Kota Jayapura, Papua, Selasa (8/3/2022). Jadi dengan demikian daerah/wilayah pemekaran adalah suatu daerah/wilayah yang sebelumnya satu kesatuan yang utuh yang kemudian di bagi atau dimekarkan menjadi beberapa bagian untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Pemekaran wilayah ini jelas mempunyai dampak pada pelayanan publik, peningkatan ketenteraman. Pemekaran daerah adalah bagian dari upaya penataan daerah oleh Pemerintah Pusat dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 3 Sementara dalam prakteknya sampai dengan tahun 2008, Indonesia belum pernah mempunyai pengalaman penggabungan daerah. Pemecahan Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota. Hingga. (2) Pemekaran Daerah dilakukan. Sedangkan faktor-faktor yang. 22/1999 diganti dengan UU No. Dari uraian diatas tersirat bahwa dimungkinkan adanya pembentukan daerah otonom yang baru, diantaranya yang ditempuh melalui cara pemekaran daerah. berkaitan dengan pemekaran daerah, Pasal 33 Ayat (1) UU No. Syarat pertama adalah administratif. Pengertian pemekaran daerah adalah: Subjek. 2. Ogan Ilir berada di jalur lintas timur Sumatra dan pusat pemerintahannya terletak sekitar 35 km dari Kota Palembang. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Ibu kotanya berada di Balige. Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Pemekaran daerah sabagaimana dimaksud dalam (Daerah, 2014) Pasal 33 ayat (1) yaitu pemekaran daerah berupa Pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota. Kebijakan pemekaran daerah tidak lagi mengedepankan tujuan yang sesungguhnya dari desentralisasi, yaitu untuk mendekatkan pelayanan publik kepada rakyat, menciptakan sistem pemerintahan daerah yang responsif, dan meningkatkan kemakmuran rakyat di daerah secara menyeluruh. UU 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah atau pemekaran suatudaerah di Indonesia adalah pembentukan daerah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Jika berbicara tentang instrument penataan daerah maka tidak lagi berbicara soal kuantitas. Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan moratorium pembentukan daerah otonom baru (DOB) di 2021, baik melalui pemekaran maupun penggabungan wilayah. Pemekaran Daerah dalam Pasal 33 adalah sebagai berikut : (1)Pemekaran Daerah sebagaimana berupa : a. Hasil kebijakan pemekaran daerah di Indonesia selama lebih dari satu dekade terakhir cenderung kontraproduktif dari tujuan desentra li-sasi dan otonomi daerah. Salah satu perubahan penting dalam undang-undang itu adalah ditetapkannya pemilihan daerah (pilkada) secara langsung. Dr. Kesungguhan dalam melaksanakan kebijakan otonomi khusus, yang sebenarnya sudah sangat detil,” ujar Bambang yang terlibat dalam penyusunan. Pemekaran daerah dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 5 ayat 2Pemekaran Daerah Karawang. Kabupaten Toba merupakan satu dari tujuh kabupaten yang mengelilingi Danau Toba, yaitu danau terluas di Asia Tenggara. Syarief Aryfa'id [2]. UU No. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah UU No. H. Daerah Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih daerah yang bersanding, yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi daerah baru. Definisi. Berarti kan Sulut termasuk karena berbatasan dengan Filipina. Provinsi Tangerang Raya: Kabupaten Tangerang Utara dan Kota Tangerang Tengah, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang. v7i4. Namunm di pihak lain seringkali dituding menjadi penyebab bertambahnya jumlah daerah tertinggal. Baca Juga: Tahun 2023 ada Provinsi Baru?Inilah Deretan Daerah yang Bepotensi Menjadi Provinsi Baru “Pemekaran daerah. Pemekaran suatu wilayah Desa dilakukan oleh pemerintahan Daerah harus melihat dari segi sosial, suatu. Landasan hukum terbaru untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah UU No. Sebelumnya, pemerintah juga mewacanakan untuk pemekaran provinsi di Papua. Liputan6. Penelitian ini berhasil menemukan bukti empiris bahwa. Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga menegaskan, bahwa pemerintah masih melanjutkan kebijakan moratorium terhadap usulan pemekaran. Lihat Foto. Menurut Ketua Tim Pemekaran Provinsi Papua Selatan, Thomas Eppe Safanpo, nama provinsi ditentukan tidak menggunakan kata Anim Ha,. Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten. 07 km2 dengan jumlah penduduk pada 2020 adalah 1. Berdasarkan ketetapan Menteri Dalam Negeri tentang pembentukan dan pemekaran kabupaten Sulawesi Tenggara menjadi dua Kewedanan, maka terjadilah polemik dan protes dari para tokoh. Selengkapnya, dalam 5 tahun saja, rakyat Indonesia harus memilih satu. Sampai dengan tahun 2016, informasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK. wacana pemekaran daerah tersebut adalah wacana pemekaran Kabupaten Mandau yang ingin memekarkan diri dari Kabupaten Bengkalis. Adapun moratorium pemekaran daerah yang diberlakukan saat ini adalah kelanjutan moratorium hasil kesepakatan rapat konsultasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Pimpinan DPR RI Marzuki Ali, 14 Juli 2010 di Istana Negara. 78 Tahun 2007 tentang pemekaran daerahIni 13 syarat pembentukan DOB atau pemekaran menurut UU Pemerintahan Daerah. Kecamatan Inuman adalah hasil pemekaran dari Kecamatan Cerenti, yang diresmikan menjadi Kecamatan Defenitif pada tahun 2002 sesuai Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 yang terdiri dari 9 desa, diantaranya adalah desa Kampung Koto Kecamatan Inuman. satu indikator penting baik untuk pemekaran daerah maupun untuk penyerahan urusan daerah. Bisa dibilang, arti daerah otonom adalah wujud dari pemerintahan daerah yang ada di Indonesia. Wilayah yang luas memang menjadi peluang untuk pemekaran. Pada Ayat (3) disebutkan, ‘Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal 76 ini tanpa dilakukan melalui tahapan daerah persiapan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah’. COM - Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Aspek historis, yakni kesejarahan; dan aspek sosial-budaya, yakni kondisi masyarakat dan etnis. Dalam Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tersebut dinyatakan:” Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua. Sebelumnya, di tahun 2008, pemerintah melakukan pemekaran terhadap Kabupaten Nduga, yang dulunya adalah bagian dari Kabupaten Jayawijaya. Mayoritas pembentukan daerah adalah pembentukan Kotamadya sebagai konsekuensi dari proses pengkotaan sebagian wilayah Kabupaten. Istilah “pemekaran daerah”, dengan demikian adalah proses, cara, perbuatan menjadikan bertambah banyaknya daerah. Daerah yang ingin menjadi daerah otonom sendiri umumnya adalah daerah memiliki kekayaan sumber daya alam. Definisi pemekaran daerah dari kamus besar indonesia itu masih menjadi perdebatan,. com - Kementerian Dalam Negeri membantah isu rencana pemekaran sembilan provinsi baru di Pulau Jawa. Penggabungan bagian Daerah dari Daerah yang bersanding dalam 1 (satu) Daerah provinsi menjadi satu Daerah baru. pemekaran daerah. 6. Title: Konsekuensi ekonomi dari pemekaran daerah (Studi perilaku wirausaha ekonomi rakyat perkotaan baru dalam penciptaan modal pada kabupaten pemekaran di. Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Berdasarkan Undang-Undang RI No. Saat ini, Indonesia memiliki 34 provinsi, sebagai berikut. Menurut UU No. Dalam UU No. Masalah-masalah yang terjadi dalam masa pemekaran daerah salah satunya adalah aspek ekonomi (B apenas, 2008). Hal ini dijadikan alasan utama karena adanya kendala geografis, infrastruktur dan sarana perhubungan yang minim. Warga yang. tahun. Kemudian dari kepentingan nasional pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa diharap dapat membantu program pembangunan nasional, yakni dalam hal pembangunan. Kepala daerah apabila tidak berhati-hati, tidak amanah dan tidak bertanggungjawab terhadap daerah yang dipimpinnya, bisa saja tergelincir pada kasus korupsi. Meskipun faktor politik tidak ada dalam pemekaran wilayah, kriteria ini justru berperan lebih dominan dibandingkan dengan syarat administratif, teknis, dan fisik, sebagaimana telah diatur dalam undang-undang yang berlaku. TRIBUNPALU. Pilkada langsung berjalan beriringan dengan. Sejak diimplementasikannya kebijakan otonomi daerah (berdasarkan UU No 22/1999) telah diikuti dengan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota. Pemekaran dan. Pemekaran daerah adalah pemecahan atau gabungan daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota menjadi lebih dari satu daerah. Salah satu aspek yang harus dipertimbangkan adalah aspek hukumnya, artinya. Penghapusan Daerah adalah pencabutan status sebagai Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Lihat selengkapnyaA. Dengan terbaginya wilayah menjadi dua daerah otonom merupakan konsekuensi logis dari pemekaran dengan batas-batas yang ditetapkan dalam UU Pemekaran. Menurut rencana, pemerintah pusat akan melakukan pemekaran dengan membentuk empat daerah otonom baru (DOB) di Papua. 1UUD 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah atau pemekaran suatu wilayah Pemekaran dan penggabungan daerah di Indonesia adalah pembentukan dan/atau penggabungan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Kabupaten Simeulue, pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat (4 Oktober 1999) Persoalannya adalah apakah tuntutan pemekaran daerah ini benar-benar kebutuhan daerah yang mendesak atau hanya keinginan segelintir kelompok elit lokal dengan motivasi menguasai sumberdaya daerah. org, tiga DOB Papua lahir dari Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Baca juga: Warga di Merauke Bentangkan Bendera Raksasa Sambut Pengesahan RUU Provinsi Papua Selatan Provinsi Papua Selatan adalah salah satu. Malah ada yang menilai pemekaran daerah sebagai penyebab ketertinggalan itu sendiri. dalam ricuh pemekaran daerah yang memantik masalah integrasi, yang pada garis besar disebabkan oleh egosentris dan etnosentris kedaerah. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui. Ketimpangan yang ada antara pemerintah pusat dan. dipakai adalah Pemekaran Daerah, yang berarti pengembangan dari satu daerah otonom menjadi dua atau lebih daerah otonom. 3 Implikasi Pemekaran Daerah Secara umum, beberapa implikasi pemekaran daerah antara lain adalah : 1. Pemekaran daerah adalah pemecahan daerah provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua atau lebih daerah baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa dan masyarakat Desa Salimbatu Permai masih kurang memahami konsep pemekaran daerah, tujuan pemekaran, dan tata cara pemekaran daerah secara sempurna. Menurut PP No. Semangat otonomi daerah itu sendiri salah satunya bermuara kepada keinginan daerah untuk memekarkan diri yang kemudian diatur dalam PP No. Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalahdanayang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan. Dengan pemekaran daerah, ia berharap. Pemekaran daerah sendiri adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah1, ketentuan mengenai pemekaran wilayah tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sedang istilah yang dipakai adalah Pemekaran Daerah, yang berarti pengembangan dari satu daerah otonom menjadi dua atau lebih daerah otonom. 2007 pasal 1 ayat 10 bahwa Pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih1. Dalam prakteknya, pemekaran daerah jauh lebih mendapat perhatian. Pemekaran daerah di Indonesia adalah pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya. Kabupaten Muna adalah salah satu Daerah Tingkat II atau kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia, dengan Ibu kota di Raha. 1. Peraturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota. Sementara itu, faktor yang mendorong pemekaran daerah antara lain munculnya putra daerah dalam pemerintahan daerah pasca Pemilu. Pemekaran daerah baru paling banyak terjadi di tahun 2008 yaitu 39 daerah. Otonomi daerah merupakan daerah yang mampu mengatur sendiri, untuk mengetahui lebih lengkapnya tentang. Ernest W. (Poerwadarminta, 2005). Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah adalah forum konsultasi OtonomiDaerah di tingkat Pusat yang bertanggung jawab kepada Presiden. Hanya pemicu adalah hal. Pada Tahun 2002 dialokasikan DAU sebesar Rp. Persyaratan pemekaran daerah yang telah diatur didalam UU No. Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia. Adapun tiga provinsi baru itu ialah Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Kegiatan perekonomian terfokus pada pertanian dan. S Platt berpendapat bahawa: wilayah adalah daerah tertentu yang keberadaanya dikenal berdasarkan homogenitas umum baik atas dasar karakter lahan maupun hunianya. Berdasarkan data Sensus Penduduk Indonesia 2000, suku Sunda menjadi suku bangsa mayoritas di kabupaten Karawang. kutipan : PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU Posted by Febrian Chandra Pengertian Otonomi Daerah dan Pemekaran Daerah Otonomi daerah berasal dari kata Oto (auto) yang berarti sendiri dan Nomoi (nomos) yang berati aturan/Undang-undang yang berarti mengatur sendiri, wilayah atau bagian negara atau kelompok yang. Reformasi tahun 1998 melahirkan tuntutan desentralisasi dan otonomi daerah. Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten. Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah atau pemekarantujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam dua regulasi itu, "DPRP dan MRP (Majelis Rakyat Papua) berwenang untuk menimbang dan menyetujui," yang itu "tak dijalankan". (Mappamiring Dan Ihyani) Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 tahun 2014 tentang pembangunan desa.